Menyikapi Pemblokiran Situs Islam Radikal

Beberapa hari terakhir newsfeed saya dipenuhi dengan pemberitaan mengenai pemblokiran situs beberapa situs “Islam” yang dilakukan oleh kemenkoinfo atas permintaan BNPT karena dianggap menyebarkan paham radikalisme atau menjadi simpatisannya. Sesuai surat nomor 149/K.BNPT/3/2015 dari BNPT, disebutkan bahwa ada 19 yang diblokir, diantaranya adalah: arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, muslimdaily.net, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, kiblat.net hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com, dan daulahislam.com.

Adapun kriteria situs radikal menurut BNPT adalah:

  1. Ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama.
    Mungkin maksudnya seperti golongan pro khalifah, yang dikit-dikit menyalahkan sistem demokrasi, dikit-dikit solusinya khalifah. Rakyat miskin, disadap negara lain, investasi asing, kemacetan, keran air yang bocor, hingga sakit gigi, semua adalah salah umat kristen, yahudi, JIL, demokrasi, freemason, atau illuminati, dan solusinya cuma satu yaitu mendirikan khalifah,
  2. Takfiri (mengkafirkan orang lain)
    Mungkin maksudnya seperti mengkafirkan Syiah atau Ahmadiyah
  3. Mendukung, menyebarkan dan mengajak bergabung dengan ISIS/IS
  4. Memaknai jihad secara terbatas

Jika ditanya mengenai tanggapan, sebagai orang yang mendukung kebebasan berpendapat, secara idealis saya menentang hal tersebut, karena bagi saya pendapat atau paham apapun itu sebenarnya tidak berbahaya, yang berbahaya adalah orang yang tidak mampu menyikapi suatu paham itu dengan baik (dengan logika atau nurani). Namun realistisnya, karena di Indonesia terlanjur ada pembatasan berpendapat, dimana selama ini sudah ada banyak situs yang mengandung unsur SARA yang diblokir (padahal isinya kontra dengan radikalisme Islam), seperti WikiIslam dan Reddit, maka kebijakan ini saya anggap sudah cukup tepat.

Jika ditanya mengenai tanggapan, sebagai orang yang mendukung kebebasan berpendapat, secara idealis saya menentang hal tersebut, karena bagi saya pendapat atau paham apapun itu sebenarnya tidak berbahaya, yang berbahaya adalah orang yang tidak mampu menyikapi suatu paham itu dengan baik (dengan logika atau nurani). Namun realistisnya, karena di Indonesia terlanjur ada pembatasan berpendapat, dimana selama ini sudah ada banyak situs yang mengandung unsur SARA yang diblokir (padahal isinya kontra dengan radikalisme Islam), seperti WikiIslam dan Reddit, maka kebijakan ini saya anggap sudah cukup tepat.

Selama ini saya memang sudah cukup gerah dengan adanya situs radikal tersebut, seperti Arrahmah misalnya, yang kontennya banyak sekali mengandung ungkapan kebencian, permusuhan, bersifat propaganda hingga fitnah, yang ujung-ujungnya mengajak kaum muslim untuk berjihad. VOA-Islam lebih parah, dengan konten yang tidak jauh berbeda dengan Arrahmah, mereka tidak menyediakan form komentar di dalamnya sehingga pembaca tidak diberi kesempatan untuk meluruskan tulisan yang mereka muat.

Kenapa Baru Sekarang? Kenapa Malah Ditentang?

Sedikit yang membuat saya heran adalah mengapa kemenkoinfo baru sekarang melakukan pemblokiran? Itupun atas surat dari BNPT, padahal aturan yang melandasinya sudah ada sejak lama. Lucunya lagi, ternyata banyak tokoh politik dan umat muslim termasuk MUI yang seakan-akan menolak kebijakan ini. Lho, jadi mereka selama ini mendukung eksistensi situs radikal? Lho, yang mendukung situs radikal ternyata banyak, jadi selama ini orang-orang radikal itu bukan oknum dong? Entahlah, bingung saya.

Banyak alasan konyol yang diungkapkan ketika menolak pemblokiran situs radikal ini, mulai dari kebebasan berpendapat lah, mengatakan tidak efektif lah, hingga mengatakan bahwa ada banyak pekerjaan lain yang lebih penting yang harus bisa dilakukan kemenkoinfo.

Kebebasan berpendapat?

Walau kebebasan itu ada batasnya, namun seperti saya bilang sebelumnya, saya setuju kebebasan berpendapat secara penuh, yang sayangnya hal itu tidak dilakukan di Indonesia. Kalau mau kebebasan berpendapat ya lakukan secara adil, buka juga situs-situs dimana orang bisa bebas mendiskusikan masalah radikalisme dalam Islam dan jangan penjarakan orang yang mengkritisi ajaran Islam mainstream. Kalau diblokir cuma salah satu pihak, ini kan sudah tidak berimbang, dan jelas ini namanya standar ganda.

Tidak efektif?

Benar bahwa pemilik situs bisa dengan mudahnya ganti-ganti domain, tapi membeli domain itu tidak murah, membangun popularitas domain itu tidak mudah. Arrahmah misalnya, sekarang punya domain baru yaitu arrahmah.tv itu paling tidak dibeli dengan harga 200 ribu per tahun, kalau diblokir lagi ya rugi lagi mereka 200 ribu, blokir 5 kali, sudah rugi 1 juta, lama-lama mereka akan bangkrut. Begitu juga dengan popularitas, tidak mudah membuat konten tampil di Google dengan domain baru, dan pengunjung lama situs belum tentu tahu alamat domain yang baru.

Jadi alasan mengatakan pemblokiran itu tidak efektif hanya alasan yang mengada-ngada. Kalau tidak efektif ya sekalian tidak usah blokir situs porno, kan sama bisa ganti domain setiap saat, bisa jaringannya tidak habis-habis hingga kini, sama blokirannya bisa dibuka dengan DNS, VPS, atau proxy.

Banyak hal yang lebih penting?

Maksudnya situs porno? Lho kalau bisa keduanya diblokir kenapa harus memilih salah satu? Memblokir situs kan gampang, tidak memasukkan nama domain ke dalam list pemblokiran. Tidak menguras energi hingga mengatakan bahwa pekerjaan lain menjadi terbengkalai. Atau seperti Saleh Partaonan yang menyatakan bahwa lebih baik memblokir situs penyebar kebencian? Lha situs Islam radikal itu lah contoh situs yang menebar kebencian. Bilang penganut A kafir, penganut B sesat, dan berita propaganda yang seolah-olah menyatakan bahwa umat muslim menderita dan terzalimi oleh penganut agama C. Itu kan ungkapan kebencian, permusuhan, bahkan ajakan untuk perang.

Ada yang salah sasaran

Dari 19 situs yang diblokir sesuai keputusan BNPT, saya menemukan ada beberapa situs Islam moderat yang kontennya tidak berbahaya namun ikut diblokir, misalnya saja situs Era Muslim dan Dakwatuna. Saya tidak begitu tahu tentang Era Muslim, namun sekilas situs tersebut tidak memuat konten yang berisi ajakan jihad dengan kekerasan, sedangkan Dakwatuna, saya pernah beberapa kali membaca artikelnya, tidak ada yang berbahaya, memang ada beberapa artikel mengenai perang di timur tengah tapi itu sifatnya faktual, pun tidak mengandung propaganda atau hoax seperti portal berita lain, artikel lain yang saya kurang suka hanya sebatas misleading (judul dan isinya kurang nyambung), misalnya artikel mengenai pernyataan Eva Sundari yang menyatakan bahwa “Situs Islam lebih berbahaya dibanding situs porno” padahal yang dimaksud hanya situs Islam radikal. Itu kesalahan yang saya anggap biasa, karena judul berita memang biasanya dibuat bombastis untuk menarik minat pembaca.

Tidak ada teguran

Salah satu protes yang banyak diutarakan teman-teman muslim yang membela situs yang dianggap radikal tersebut adalah tidak adanya teguran dari BNPT sebelum mereka memerintahkan kemenkoinfo untuk melakukan pemblokiran. Idealnya memang benar seperti itu, sama seperti pelanggaran lain, ketika dianggap melanggar ditegur dulu, dijelaskan dimana salahnya, diberi kesempatan untuk membela diri, jika memang pembelaannya tidak kuat barulah diberikan sanksi. Namun kalau bicara realistisnya, ya tindakan BNPT saya anggap sudah benar, karena kenyataannya memang akan sulit untuk menegur situs-situs tersebut. Siapa yang ditegur, lha wong alamatnya aja gak jelas. Beberapa situs tidak punya halaman keterangan yang menjelaskan siapa redaksi dan bagaimana cara menghubunginya, data WhoIs pun kadang dibuat privat. Kalau BNPT harus melakukan penyelidikan lebih dulu untuk tahu siapa pemilik situs kemudian menegurnya secara langsung, wah repot. Jadi masalah tidak ada teguran itu cuma masalah efiesiensi, dan hal tersebut sudah tepat dilakukan oleh BPT

Coba deh ingat-ingat lagi, kemenkoinfo sudah ratusan kali memblokir situs porno termasuk Vimeo yang sejatinya bukan situs porno, apa situs-situs tersebut ditegur lebih dulu sebelum diblokir? Kemenkoinfo juga beberapa kali memblokir situs yang dianggap berbau SARA, terutama yang mengkritik Islam seperti WikiIslam, Faithfreedom, atau bahkan Reddit hanya karena diskusi disana sangat bebas, apa kemenkoinfo menegur pemilik situsnya dulu sebelum memblokir? Jika anda bisa menerima pemblokiran situs-situs tersebut, kenapa ketika cara yang sama digunakan untuk memblokir situs Islam radikal anda malah protes?

Jadi intinya mereka yang protes masalah teguran sebenarnya bukan sedang memprotes cara atau metode kemenkoinfo dalam bekerja, melainkan karena mereka memang membela situs-situs Islam yang dianggap radikal tersebut.

Lantas yang salah sasaran?

Yang namanya salah itu biasa, dulu kemenkoinfo di zamannya Tifatul Sembiring pernah salah sasaran dengan memblokir situs Males Banget (semacam situs hiburan) hanya karena nama domainnya mengandung kombinasi huruf MALEsbanget.com (male = laki-laki) sehingga dianggap sebagai situs porno khusus gay. Saat itu pihak kemenkoinfo tidak memberi teguran sebelumnya pada pemilik situs sekalipun alamatnya sudah jelas dan ada kontak yang bisa dihubungi. Pemilik situs kemudian memprotes kemenkoinfo, meminta dilakukan pengkajian ulang, setelah terbukti sebagai situs baik-baik barulah kemenkoinfo membuka blokir situs tersebut sehingga bisa dibuka seperti sekarang.

Hal yang sama semestinya juga berlaku untuk kesalahan pemblokiran situs Islam yang sempat dikira sebagai situs radikal. Pemilik situs lah, yang harus menghubungi pihak kemenkoinfo, meminta kajian ulang, dan jika terbukti kontennya tidak berbahaya, barulah dibuka. Hanya saja, jangan seperti kasus malesbanget.com dimana pemerintah terkesan tidak bertanggung jawab atas kesalahannya, kedepannya jika terjadi kesalahan pemblokiran, pihak kemenkoinfo atau BNPT harus meminta maaf secara terbuka, dan mengganti rugi situs yang sempat diblokir sesuai kerugian yang mereka alami akibat penurunan trafik.

Mungkin Anda juga menyukai