Memahami Konflik Akibat Aturan Kewarganegaraan di India

Beberapa minggu lalu sempat ramai pemberitaan mengenai konflik antar umat agama di India. Seperti biasa, muslim di Indonesia selalu reaktif ketika ada pemberitaan mengenai konflik muslim dan non muslim di negara lain. Berita dan komentar yang mendiskreditkan pemerintahan India pun bersliweran.

Saya sebenarnya tidak ingin membahas masalah ini ketika Indonesia sedang mengalami wabah virus corona, namun ketika saya melihat video di Cokro TV yang memperlihatkan seorang tokoh muslim yang mengancam umat Hindu karena dikaitkan dengan konflik di India, maka saya sadar bahwa isu ini masih ada.

Di tulisan ini saya tidak akan membahas mengenai rentetan cerita kerusuhan yang telah terjadi, melainkan yang akan saya bahas adalah tentang akar permasalahan dari konflik tersebut yang sebenarnya merupakan sejarah panjang hubungan antara muslim dan non muslim di India

Kenangan Buruk Kerajaan Islam di India

Muslim di Indonesia umumnya didokrin bahwa Islam di seluruh dunia disebarkan dengan cara damai, tapi sayangnya cerita itu tidak sepenuhnya benar. Islam menyebar dengan cepat dari Timur Tengah ke Eropa sampai Asia Selatan, dan penyebaran dengan cepat seperti itu mustahil dilakukan hanya dengan dakwah, pasti dilakukan dengan cara politik, yaitu dengan peperangan, dan memang itu yang terjadi di India.

Muslim menaklukkan India atas nama perang suci (jihad) dan hal tersebut dilakukan dengan cukup brutal. Tentara muslim yang dengan bangga menyebut dirinya sebagai pejuang suci atau al-Ghazi malah menghancurkan kota, menyerang penduduk sipil, bahkan tidak segan membunuh guru, pelajar, dan tokoh agama.

Tokoh filsafat sekaligus ilmuwan muslim Al-Biruni bahkan sempat mengkritik metode tentara muslim saat itu dipimpin oleh Mahmud Ghazan yang disebutnya penghancuran dan eksploitasi yang luar biasa, dia pun memaklumi jika ada Hindu yang kemudian membenci muslim atas kejadian ini, dan hal yang paling dia sayangkan adalah hilangnya kontak terhadap ilmuwan Hindu akibat pembunuhan dan pengungsian ke Kerajaan Hindu lain lokasinya jauh.

Contoh lain penyerangan oleh tentara muslim yang paling brutal dan paling disayangkan dunia adalah penyerangan Muhammad bin Bakhtiyar Khalji yang merupakan Jendral Militer dari Kesultanan Delhi ke Kerajaan Pala yang berada di wilayah Magadha yang saat itu terkenal sebagai kerajaan yang menjunjung tinggi pendidikan dan salah satu kerajaan Buddha terakhir di India.

Bakhtiyar Khalji mengalahkan Kerajaan Pala dengan menghancurkan 3 kota besarnya yaitu Nalanda, Odantapuri, dan Vikramashila. Saat itu di Nalanda dan Vikramashila terdapat universitas yang menampung pelajar yang beragama Hindu dan Buddha. Keduanya merupakan 2 dari 3 universitas terbesar di Asia Selatan, dan Nalanda merupakan yang terbesar di dunia. Penyerangan oleh Bhakhtiyar Khaji menghancurkan kedua universitas tersebut dan turut membunuh guru dan pelajar di sana.

Penyerangan pasukan muslim ke Nalanda yang merupakan universitas terbesar di zamannya. Dalam penyerangan ini tokoh agama, guru, serta pelajar yang beragama Hindu dan Buddha turun menjadi korban pembantaian.

Non muslim menganggap kekuasaan Islam di India sebagai masa kekelaman. Muslim menghancurkan peradaban India yang telah lama dibangun, pun ketika menguasai India muslim tidak banyak memberikan kontribusi peradaban. Jumlah ilmuwan yang lahir di zaman muslim menguasai India jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya. Bahkan di masa kejayaan peradaban dan toleransi Islam di India, yaitu pada masa kekuasaan Raja Akbar, pengembangan ilmu pengetahuan kebanyakan hanya berupa penerjemahan buku-buku sanskerta, artinya ini hanya menggali kembali pengetahuan India yang sudah ada, sementara pengembangannya minim.

Kenangan buruk umat non muslim di India terkait Islam bukan hanya sebatas antar negara, pemerintah, atau tokoh politik tapi juga tentang penerapan politik dan hukum Islam. Salah satu penerapan hukum Islam paling pahit dirasakan non muslim adalah pada masa kekuasaan Muhiudin Muhammad atau yang lebih dikenal dengan nama Aurangzeb. Pada masa ini Aurangzeb mendatangkan ulama dari berbagai belahan dunia kemudian mengkompilasi hukum Islam dalam sebuah kitab bernama Fatawa Alamgiri (Dekrit Hukum Alamgir) atau yang juga dikenal sebagai Fatwa al-Hindiya. Kitab hukum ini dianggap sebagai salah satu kitab hukum Islam paling komprehensif dan masih menjadi rujukan sampai sekarang, dan berdasarkan kitab ini lah Aurangzeb menjalankan pemerintahannya.

Aurangzeb memulai kekuasaan dengan membunuh saudaranya yang moderat dan toleran pada non muslim kemudian melakukan politik ekspansi. Wilayahnya diperluas, yang tentu saja dilakukan dengan cara menjajah dan membunuh umat non muslim. Wilayah yang berhasil ditaklukkan kemudian hartanya dirampas, tempat ibadah non muslim dihancurkan yang kemudian di atasnya dibangun masjid, pajak berupa jizya dengan nilai tinggi yang dulu sempat dihapus oleh Raja Akbar kembali diterapkan, serta banyak terjadi diskiminasi dan persekusi terhadap non muslim, muslim shia, dan kaum sufi.

Grafik dari New York Times memperlihatkan bahwa ada sekitar 4,6 juta umat non muslim (termasuk syiah dan sufisme) dibunuh pada masa pemerintahan Aurangzeb yang membuatnya menjadi pelaku genosida kepada warganya sendiri yang terbesar ketiga setelah Mao Zedong dan Stalin.

Kenangan paling buruk mungkin dirasakan kaum Sikh yang tokoh agamanya dibunuh secara brutal karena menolak ajakan untuk masuk Islam. Beberapa diantaranya seperti Bhai Mati Das yang tubuhnya dibelah dengan geregaji, Bhai Dayala Ji yang direbus hidup-hidup, dan salah satu dari sepuluh guru besar Sikh yaitu Guru Tegh Bahadur juga dipenggal di hadapan umum.

Bhai Mati Das dan Bhai Dayala Ji yang dibunuh karena menolak masuk Islam.

Ketika Aurangzeb dan kekuasaan Mughal dianggap sebagai simbol kekejaman dan penjajahan oleh non muslim, muslim di India justru menganggapnya sebagai simbol kejayaan Islam. Di masa pemerintahan Aurangzeb wilayah dan ekonomi berkembang pesat, dia juga dikenal sebagai penghafal al-Quran yang taat terhadap ajaran Islam dan hidupnya sederhana. Glorifikasi terhadap Aurangzeb dan era kekuasaan Mughal masih ada hingga saat ini.

Perbedaan cara pandang sejarah ini menjadi bibit permusuhan antar kalangan muslim dan non muslim di India. Bayangkan jika ada orang Belanda yang terang-terangan mengatakan bahwa zaman kejayaan Belanda adalah saat mereka menjajah, merampas, dan memperbudak orang Indonesia. Tentu sebagian di antara kita ada yang kemudian marah, begitu pula dengan non muslim di India ketika ada muslim yang mengagumi kejayaan Islam di masa lalu.

Pertanyaan juga muncul, jika Aurangzeb adalah seorang muslim taat yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum Islam yang dia susun secara komprehensif dengan mendatangkan ulama dari berbagai belahan dunia sedang hasil dari pemerintahan tersebut adalah berupa kekejaman, maka apakah ajaran agama Islam membenarkan kekejaman terhadap umat agama lain? Jangan salah jika kemudian stigma negatif terhadap Islam dan umat muslim kemudian berkembang.

Perpecahan Pakistan dan India

Menjelang akhir imperialisme Inggris di India, kelompok Muslim, Hindu, dan Sikh awalnya sepakat untuk bersatu melawan penjajahan. Inggris yang kewalahan dengan perlawanan masyarakat India ini kemudian pada tahun 1935 memutuskan untuk memberikan kesempatan berdirinya struktur pemerintahan berbasis legislatif baru yang dipimpin oleh politikus lokal namun masih dalam kendali Inggris.

Pemilihan legislatif baru tersebut direncanakan akan terbagi dan dipilih berdasarkan kelompok dari masing-masing agama, yaitu kursi untuk umat Muslim, kursi untuk umat Sikh, dan kursi umum untuk umat agama Hindu dan minoritas lainnya. Partai yang ikut serta dalam pemilihan tersebut antara lain Indian National Congress yang dipimpin oleh Jawaharlal Nehru, serta All-India Muslim Legue yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah.

Dalam hasil pemilihan yang diselenggarakan pada 1937 tersebut, dari 1585 kursi yang tersedia, Nehru dan Indian National Congress mendapatkan 707 kursi sedangkan Ali Jinnah dan Muslim Legue hanya mendapatkan 106 kursi. Hasil ini jauh lebih kecil dari yang diharapkan Ali Jinnah, ternyata jatah kursi untuk muslim lainnya yang berjumlah 772 kursi jatuh ke partai lain.

Fakta menarik:
Dari 106 kursi yang dimenangkan Ali Jinnah pada pemilihan tahun 1937, hanya 1 kursi yang berasal dari wilayah yang saat ini menjadi bagian Pakistan. Hal ini sebenarnya bukan hal yang mengherankan karena Ali Jinnah adalah seorang yang berasal dari keluarga Syiah yang tidak fasih berbahasa Urdu. Saat itu dia lebih populer di kalangan muslim nasionalis yang beraliran sekuler.

Ali Jinnah jelas kecewa dengan hasil tersebut. Kekecewaan kemudian memuncak ketika National Congress tidak membagi kursi pemerintahan kepadanya. Ali Jinnah yang dulunya mendukung bersatunya India kemudian beralih pandangan politik dengan mempromosikan berdirinya negara khusus untuk umat muslim.

Berbagai propaganda kemudian disampaikan oleh Ali Jinnah, seperti komunitas muslim akan didiskriminasi jika negara India terbentuk, kemudian menyampaikan bahwa muslim hanya akan bisa berdaulat jika membentuk negaranya sendiri yang berbasiskan Islam. Sebelumnya sempat ada istilah gabungan beberapa wilayah mayoritas muslim yang terdiri dari Punjab, Afgania, Kashmir, Sindh, dan Baluchistan, dari nama ini kemudian menjadi Pakistan yang dalam Bahasa Urdu berarti tempat yang murni, sehingga propaganda Ali Jinnah memunculkan pergerakan kemerdekaan Pakistan.

Dalam perjalanannya ide pendirian negara Islam terus menyebar di kalangan muslim termasuk di komunitas muslim Bengal, kemudian Liga Muslim dan Ali Jinnah semakin banyak mendapatkan kekuatan politik di kalangan muslim hingga pada pemilu 1946 mereka memenangkan 90% suara muslim yang artinya 90% muslim India menginginkan berdirinya negara terpisah.

Pihak National Congress dan Inggris yang tidak menginginkan terjadinya perpecahan kemudian melakukan upaya terakhir yaitu berupa rapat kabinet yang sayangnya berakhir buntu. Ali Jinnah yang khawatir jika Congress dan Inggris akan terus menghambat kemerdekaan Pakistan kemudian menyerukan gerakan aksi massa.

Menjawab seruan dari Ali Jinnah, di Kalkuta yang merupakan markas Muslim Legue, komunitas muslim berkumpul di tengah kota untuk terus menyerukan tentang kemerdekaan Pakistan. Aksi masa kemudian menjadi tidak terkendali, dan kelompok muslim kemudian melakukan penyerangan ke rumah-rumah umat Hindu dan Sikh. Dengan meneriakkan takbir kelompok muslim ini menghancurkan rumah dan tempat ibadah umat Hindu kemudian umat dan pendetanya dibunuh tanpa ampun. Aksi penyerangan ini kemudian dibalas oleh umat Hindu dan Sikh dengan menyerang dan membunuh komunitas muslim.

Konflik yang terus berlanjut dengan korban jiwa mencapai 2 juta orang, dari konflik ini kemudian banyak umat Hindu yang sebelumnya tinggal di wilayah mayoritas Muslim kemudian pindah ke wilayah yang mayoritas Hindu, begitu pula umat Muslim yang sebelumnya tinggal di wilayah mayoritas umat Hindu kemudian pindah ke wilayah yang mayoritas adalah Muslim. Jumlah orang yang berpindah ini mencapai 14,5 juta jiwa, dan konon ini adalah migrasi umat manusia paling besar sepanjang masa.

Setelah konflik dan negosiasi panjang, kedua negara akhirnya resmi berpisah dengan deklarasi kemerdekaan Pakistan pada 14 Agustus 1957 dan deklarasi kemerdekaan India sehari setelahnya.

Khusus untuk wilayah Kashmir, sejak awal kelompok pergerakan kemerdekaan Pakistan menginginkan wilayah ini menjadi bagian dari negaranya (lihat lagi singkatan dari Pakistan di mana ada kata Kashmir di dalamnya). Wilayah Kashmir ini unik karena statusnya adalah Kerajaan Hindu yang rajanya beragama Hindu namun mayoritas penduduknya adalah muslim.

Raja Kashmir awalnya tidak ingin bergabung dengan Pakistan maupun India, dia ingin mendirikan negara sendiri dan dia memiliki pilihan ini karena kerajaannya tidak berada dalam kekuasaan Inggris secara penuh. Sayangnya kelompok muslim militan pendukung kemerdekaan Pakistan kemudian melakukan penyerangan dan melakukan provokasi agar muslim di Kashmir melakukan pemberontakan. Hal ini kemudian membuat Raja Kashmir saat itu yaitu Raja Hari Singh terpaksa melakukan perjanjian untuk bergabung dengan India yang kemudian memicu Perang India-Pakistan tahun 1947 hingga 1948 dan konflik berlanjut sampai sekarang.

Selain Kashmir, ada Goa, Rajasthan, Sikkim, dan Telangana yang tidak berada dalam kekuasaan Inggris secara langsung. Sikkim awalnya memilih menjadi negara sendiri hingga bergabung dengan India pada tahun 1975 melalui sebuah referendum.

Diskriminasi Non Muslim di Pakistan dan Bangladesh

Diskriminasi Non Muslim di Pakistan

Pakistan adalah negara yang dibentuk atas identitas keagamaan oleh politikus sekuler. Hal ini menimbulkan konflik identitas antara kelompok muslim modern yang menginginkan negara sekuler dan kelompok muslim tradisional yang ingin agar aturan Islam diterapkan secara ketat. Politik sekuler dan Islam di Pakistan beberapa kali mengalami pasang surut, namun di tahun 1956 terjadi peristiwa pening yaitu perubahan konstitusi yang membuat Pakistan resmi menjadi negara Islam.

Sebagai negara Islam, maka Pakistan melihat agama Islam sebagai ideologi negara dan ajaran Islam dianggap sebagai sumber norma dan etik yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan hukum negara. Ini artinya non muslim yang tinggal di negara Pakistan secara tidak langsung akan tunduk dengan norma dan etik dalam ajaran Islam yang tertuang dalam peraturan negara Pakistan.

Masalahnya, tidak semua non muslim menerima semua norma dan etik dalam ajaran Islam itu sebagai sebuah kebenaran. Contoh, apakah non muslim di Pakistan percaya bahwa babi itu haram? Kalau tidak, maka negara yang melarang peredaran produk babi dengan menggunakan uang negara itu sudah bentuk ketidakadilan bagi non muslim. Apakah non muslim percaya bahwa riba itu haram? Jika tidak maka pelarangan sistem riba kepada non muslim adalah bentuk ketidakadilan.

Ironis jika alasan Pakistan merdeka adalah karena umat muslim takut didiskriminasi oleh umat Hindu namun setelah merdeka mereka membentuk negara berdasarkan agama yang secara logika sudah tidak adil. Terbentuknya negara Islam juga membuat muslim merasa seolah-olah negara itu milik mereka dan nasib non muslim semakin terpinggirkan, dan persekusi terhadap non muslim juga banyak terjadi.

Ketidakadilan hukum bisa dilihat dari kasus pelecehan agama. Sama seperti di Indonesia, Pakistan juga memiliki hukum pidana yang melarang seseorang menyampaikan ujaran kebencian dan pelecehan terhadap agama yang sayangnya standar pelecehan itu tidak jelas sehingga setiap orang bisa sembarangan dituduh melecehkan agama.

Kasus paling terkenal adalah kasus Asia Bibi (nama aslinya Aasiya Noreen) yang sedang cekcok dengan rekan kerjanya saat memetik buah berry kemudian dituduh melakukan pelecehan terhadap Islam. Kasus ini kemudian menyebar luas dan memicu tuntutan dari kaum muslim untuk memberikan hukuman mati pada Aasiya. Seorang pemuka Islam bernama Maulana Yousaf Qureshi malah menawarkan hadiah 500.000 rupee bagi siapapun yang berhasil membunuh Aasiya.

Paling mengerikan dari kasus ini adalah ketika beberapa orang yang melindungi Aasiya dari hukuman mati seperti menteri Shahbaz Bhatti dan Gubernur Punjab Salmaan Taseer kemudian dibunuh. Pembunuh Salmaan Taseer yang tidak lain adalah pengawalnya sendiri kemudian ditangkap, dan beberapa hari kemudian muncul aksi yang menuntut pembebasan pembunuhan tersebut yang oleh masa disanjung bak seorang pahlawan.

Di Pakistan para perempuan dari umat agama minoritas juga banyak yang mengalami pemaksaan agar masuk Islam dengan cara diculik, dikawini paksa, atau bahkan diperkosa. Tercatat di tahun 2014 saja ada 265 kasus hukum terkait pemaksaan perempuan agar masuk Islam, sebagian besar dari umat Hindu. Itu baru yang tercatat sebagai kasus hukum, sumber berita dari Pakistan sendiri menulis bahwa korban pemaksaan ini setiap tahunnya diperkirakan mencapai 1000 orang. Lebih gila lagi, ketika pemerintah Pakistan berencana membuat aturan yang secara tegas melarang praktek ini, kaum muslim di Pakistan malah menganggap bahwa aturan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap ajaran Islam.

Diskriminasi Non Muslim di Bangladesh

Sama seperti Pakistan, awalnya Bangladesh adalah negara sekuler, tapi kemudian kekuatan politik Islam semakin kuat hingga tahun 1988 Islam menjadi agama resmi negara sekalipun status Bangladesh bukan negara Islam. Namun berbeda dengan Pakistan yang politiknya pasang surut, di Bangladesh fundamentalisme Islam secara konsisten semakin kuat dan kelompok sekuler semakin kesulitan menghadapi hal tersebut.

Di Bangladesh, persekusi terhadap kaum minoritas lebih parah. Di salah satu publikasi yang terbit di Journal Of Humanities And Social Science dikatakan bahwa persekusi terhadap minoritas terutama umat Hindu di Bangladesh terjadi secara sistematis, dan ini berdampak langsung pada menurunnya proporsi umat minoritas di Bangladesh, entah itu karena pindah agama, dibunuh, atau mengungsi ke negara lain seperti India dan Amerika.

Kelompok Hindu Mahajote mengklaim bahwa ada 1792 kasus persekusi terhadap kelompok minoritas di Bangladesh yang terjadi hanya dalam waktu 11 bulan, Kasus persekusi tersebut berupa intimidasi, penyerangan fisik, perampasan harta dan tanah, pemerkosaan, hingga pembunuhan.

Persekusi secara sistematis terlihat dari kasus kekerasan yang sebagian besar korbannya adalah minoritas. Bayangkan saja, jika suatu wilayah terdiri dari 80% muslim dan 20% non muslim dan di wilayah itu ada pelaku kejahatan yang tidak pandang bulu, maka korban kasus kejahatan semestinya 80% muslim dan 20% non muslim juga, tapi di Bangladesh 98,68% korban pemerkosaan adalah dari kelompok minoritas sekalipun jumlah minoritas hanya 9,2% ini artinya kemungkinan minoritas mengalami pemerkosaan 18 kali lebih besar dibanding kelompok mayoritas. Jelas sekali bahwa kejahatan ini tidak dilakukan tanpa pandang bulu, melainkan memang menargetkan kelompok minoritas.

Bagaimana Dengan India?

Saya tidak ingin mengatakan di India tidak terjadi masalah antar umat agama, tentu diskriminasi, persekusi, dan konflik antar umat masih ada hingga sekarang, tapi ada perbedaan jelas antara negara agama (teokrasi) dengan negara sekuler. Negara agama secara ideologi sudah memihak salah satu kelompok umat dan ketika terjadi konflik cenderung diam membiarkan konflik tersebut, sebaliknya negara sekuler tidak memihak kelompok umat manapun namun ikut turun menyelesaikan konflik antar umat.

Ada alasan mengapa umat Ahmadiyah, Syiah, dan Sufi, yang notabene lebih dekat ajarannya ke Islam, lebih memilih bergabung dengan India ketimbang Pakistan. Ada alasan mengapa persentase umat muslim yang bertahan di India lebih banyak dibanding non muslim di Pakistan ketika proses perpecahan kedua negara. Karena mereka percaya bahwa dengan ideologi sekuler mereka akan dilindungi dan diperlakukan sama seperti halnya umat Hindu yang mayoritas.

Di India seorang penganut Zoroaster bernama Ratan Tata bisa menjadi pemilik industri otomotif dan menjadi salah satu orang terkaya di India, ada 4 orang muslim yang pernah menjabat sebagai presiden, dan ada seorang Sikh bernama Manmohan Singh yang bisa menjadi perdana menteri selama 10 tahun berturut-turut. Bagaimana dengan Pakistan dan Bangladesh? Apa ada umat Hindu masuk ke dalam daftar 100 orang terkaya di Bangladesh? Apa pernah seorang Kristen dipilih sebagai gubernur di Pakistan?

Jelas sekali, India walaupun dengan berbagai permasalahan sosialnya, masih tetap lebih adil dan toleran ketika bicara mengenai hubungan antar umat agama dibanding Pakistan dan Bangladesh.

Undang-Undang Kewarganegaraan India

Permasalahan diskriminasi terhadap umat agama minoritas di Pakistan dan Bangladesh sudah disadari dan menjadi topik perbincangan di India sejak lama. Sebagai bangsa serumpun yang punya sejarah panjang erat, India berusaha untuk menemukan solusi tanpa harus mengintervensi kedua negara tersebut, paling tidak untuk korban persekusi yang telah mencari suaka di India.

Bharatiya Janata Party (BJP) yang dipimpin oleh Narendra Modi pernah berjanji akan memberikan kewarganegaraan India bagi korban persekusi dar negara sekitar. Kini, beberapa tahun setelah dia dan partainya berhasil menguasai pemerintah, janji tersebut kemudian diwujudkan dengan melakukan amandemen terhadap undang-undang kewarganegaraan yang isinya adalah pemberian kemudahan pemberian kewarganegaraan bagi umat Hindu, Sikh, Buddha, dan Kristen korban persekusi dari Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh yang mengungsi ke India sebelum tahun 2014.

Amandemen ini kemudian memicu protes dari banyak pihak, terutama dari kalangan muslim dan sekularis yang merasa aturan tersebut diskriminatif karena tidak menyertakan umat muslim di dalamnya, dan hanya menyertakan 3 negara asal pengungsi saja, padahal di India juga ada banyak pengungsi dari Sri Lanka, Tibet, dan Myanmar.

Ketika demo untuk memprotes aturan tersebut berlangsung, ada demo balasan dari pendukung Modi yang ingin amandemen tersebut tetap berlaku. Kedua massa bertemu, terjadi bentrok hingga menimbulkan kerusuhan, dan konflik horizontal pun tidak bisa dihindari yang kemudian menimbulkan korban jiwa mencapai puluhan orang.

Pendapat Saya

Modi memang memanfaatkan populisme dan politik identitas dalam kampanye, dan jika saya ditanya apakah aturan tersebut diskriminatif atau tidak, maka jawaban singkat saya, adalah IYA. Amandemen undang-undang tersebut diskriminatif dan melanggar prinsip sekularisme. Sekularisme semestinya berlaku tidak hanya bagi warga negara, tapi juga calon warga negara. Tapi jika ditanya apakah undang-undang itu salah dan perlu dibatalkan? Jawabannya MUNGKIN TIDAK.

Siapa yang layak?

Untuk negara dengan populasi yang padat seperti India, menerima pengungsi sebagai warga negara bukan hal yang mudah, karena ketika ada warga negara baru maka akan ada lahan pekerjaan yang direbut dan ada potensi konflik sosial antara warga baru dengan yang sebelumnya telah lama tinggal, karenanya tidak mungkin India bisa menerima semua pengungsi yang jumlahnya mencapai jutaan. Mereka yang layak diterima sebagai warga negara adalah mereka yang paling membutuhkan dan yang paling rendah risiko konflik sosialnya.

Mengapa bukan Sri Lanka?

Karena persekusi umat Hindu dari suku Tamil di Sri Lanka saat ini tidak separah di Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan. Pemerintah Sri Lanka saat ini tidak begitu anti terhadap komunitas Tamil. Menanggapi amandemen undang-undang kewarganegaraan India, Perdana Menteri Sri Lanka justru mengatakan bahwa India memang tidak perlu mencantumkan pengungsi Sri Lanka, karena orang Sri Lanka yang mengungsi ke India bisa bebas pulang kapan saja, rumah dan tanah mereka masih ada. PM Sri Lanka juga mengutip data bahwa dalam beberapa tahun belakangan sudah ada 4000 pengungsi yang pulang kembali ke Sri Lanka dan diterima dengan baik.

Mengapa bukan Tibet?

Karena Tibet kurang memiliki kedekatan sejarah dengan India, dan kebanyakan pengungsi Tibet bukanlah korban persekusi melainkan pejuang kemerdekaan Tibet. Mereka sebenarnya bisa bebas pulang selama tidak melanjutkan aksi protes terhadap pemerintah Cina, pun mereka tidak berniat untuk menjadi warga negara India, yang mereka inginkan adalah menjadi warga negara Tibet yang merdeka.

Mengapa bukan Myanmar?

Karena mayoritas pengungsi dari Myanmar adalah orang Rohingya yang punya rekam jejak buruk. Di Myanmar mereka membentuk organisasi teror pemberontak ARSA yang konon dekat dengan jaringan teroris sementara di negara pengungsian mereka beberapa kali berbuat onar, bahkan jika negara tersebut adalah negara mayoritas muslim. Di Malaysia misalnya, mereka pernah merencanakan aksi pengrusakan kuil, di Indonesia mereka pernah membunuh nelayan Myanmar yang membuat pemerintah Indonesia ikut bermasalah.

Catatan: ARSA menyangkal terlibat dengan Al Qaeda dan organisasi teroris lain tapi tidak bisa menjelaskan dari mana mereka mendapat senjata.

Tidak bisa dipungkiri, pengungsi Rohingya punya kecenderungan menjadi ekstrimis dan tidak hormat kepada negara tuan rumah. Hampir selalu ada catatan buruk pengungsi Rohingya di negara yang menerima mereka sebagai pengungsi. Wajar jika kemudian India enggan menerima mereka. Di India sendiri Rohingya beberapa kali terlibat dengan militan pro-Pakistan di Jammu dan Khasmir dan dekat dengan kelompok teroris Laskhar e-Tiba.

Mengapa Afganistan, Bangladesh, dan Pakistan?

Karena ketiganya pernah memiliki populasi umat agama India yang besar, memiliki sejarah yang berkaitan (misalnya pernah berada bersama dalam satu wilayah dalam Kerajaan Maurya) pernah sama-sama berada di bawah kolonialisme Inggris, dan sama-sama melakukan persekusi terhadap non muslim.

Alasan lebih besar untuk Pakistan dan Bangladesh adalah karena keduanya bersama dengan India pernah mencita-citakan berdirinya negara yang sama namun ketiganya berperang karena konflik agama. Pakistan dan Bangladesh memerangi India demi melindungi muslim, India memerangi Pakistan dan Bangladesh demi melindungi non muslim.

Pasca kemerdekaan Pakistan dan India, keduanya terlibat perang dengan klaim saling melindungi umat, kemudian di tahun 1950 lahir Perjanjian Liquat-Nehru di mana dalam perjanjian tersebut Pakistan maupun India berjanji untuk memperlakukan minoritas di kedua negara secara baik dan adil, perjanjian ini yang kemudian mengakhiri perang antar kedua negara. Tahun 1956 Pakistan melanggar perjanjian tersebut dengan mengubah Pakistan menjadi Negara Islam, tahun 1988 Bangladesh yang merdeka berkat bantuan India juga melanggar perjanjian tersebut dengan menjadikan Islam sebagai agama resmi negara.

Ini adalah jawaban India terhadap janji yang diingkari Pakistan dan Bangladesh. Bukan dengan membalas diskriminasi terhadap minoritas muslim, tapi dengan menerima korban diskriminasi dari kedua negara sebagai bagian dari warga negara India. Amandemen UU Kewarganegaraan India adalah lanjutan kisah perpecahan India-Pakistan di tahun 1947 yang belum terselesaikan sejak Pakistan dan Bangladesh melanggar janjinya.

Mengapa hanya Non Muslim, mengapa bukan Muslim?

Karena korban persekusinya adalah non muslim. Orang-orang di Afganistan, Pakistan, dan Bangladesh dipersekusi karena alasan agama, maka wajar jika India juga melindungi korban persekusi tersebut berdasarkan agama. Justru aneh kalau ada muslim yang mengungsi ke India karena alasan persekusi.

Sebelum merdeka, muslim lah yang meminta mendirikan negara berbeda. Muslim percaya diri bahwa mereka bisa mendapatkan hidup yang lebih baik dengan berdiri sendiri, jadi jika di negara yang sudah merdeka itu muslim mengalami masalah, ya selesaikan sendiri lah, kok malah mengungsi ke negara yang dulu ditinggalkan.

Tentu saja “muslim” korban persekusi dari kelompok muslim, misalnya dari kelompok Syiah, Ahmadiyah, termasuk perempuan yang merasa tidak mendapatkan kebebasan, namun kembali masalah prioritas, maka non muslim lah terutama dari umat agama Hindu, Sikh, dan Jainisme yang lebih layak mendapatkan bantuan India, bukan hanya karena persekusi yang mereka alami lebih berat namun karena India lah satu-satunya harapan mereka untuk mendapatkan perlindungan.

Ada lebih dari 50 negara mayoritas muslim di dunia, sebagian mengidentifikasi diri sebagai Negara Islam, sehingga ketika muslim mengalami persekusi mereka bisa memilih satu dari 50 lebih negara tersebut. Bisa ke Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Saudi, dsb. Tapi jika umat Hindu, Sikh, dan Jainisme mengalami persekusi, kemana mereka harus berlindung? India satu-satunya negara yang menjamin bahwa mereka bukan hanya dilindungi secara politik oleh negara tapi juga oleh komunitas masyarakatnya.

Kesimpulan

Sangat disayangkan ketika amandemen undang-undang kewarganegaraan ini berujung pada bentrok hingga mengakibatkan korban jiwa. Sekilas aturan ini memang tidak adil dan melanggar prinsip sekularisme, namun seringkali ketidakadilan muncul sebagai jawaban atas ketidakadilan yang lain.

Israel menerapkan aturan kewarganegaraan secara tidak adil dengan menganggap semua keturunan Yahudi di dunia sebagai warga negara, namun ketidakadilan itu adalah respon terhadap kegagalan dunia dalam melindungi umat Yahudi dari persekusi dan genosida selama ratusan tahun.

India menerapkan aturan kewarganegaraan secara tidak adil dengan memprioritaskan non muslim korban persekusi dari Afganistan, Bangladesh, dan Pakistan, namun aturan tersebut muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan ketiga negara dan kegagalan dunia dalam menyelesaikan masalah persekusi non muslim di negara tersebut.

Justru media dan komunitas muslim di Indonesia yang selama bersikap tidak adil karena hanya melihat undang-undang kewarganegaraan India yang baru ini dari satu sisi tapi mengabaikan ketidakadilan yang selama ini dialami non muslim di negara mayoritas muslim seperti Afganistan, Pakistan, dan Bangladesh.

Mungkin Anda juga menyukai