Benarkah Kriminalitas di Negara Sekuler Lebih Tinggi?

Salah satu alasan kenapa orang mendukung sekularitas adalah karena negara sekuler dianggap lebih aman dari kriminalitas dibandingkan dengan negara non-sekuler. Bantahan yang paling umum dilakukan terdapat argumen tersebut adalah dengan menunjukan bahwa angka kriminalitas di negara sekuler lebih tinggi, baik dari situs Wikicrimes, StatisticBrain, ataupun NationMaster.

Berikut adalah contoh screenshot data kriminalitas di dari berbagai negara per 1000 penduduk dari situs NationMaster:

Dari data tersebut terlihat bahwa negara sekuler memang memiliki angka kriminalitas yang lebih tinggi, bahkan 20 besar hampir semuanya adalah negara sekuler, sangat beda jauh dengan negara agama yang ada di peringkat bawah.

Ketika ditampilkan data seperti ini maka saya katakan bahwa statistik ini tidak dapat digunakan sebagai perbandingan mana negara yang lebih baik. Menilai mana negara yang lebih aman dari data total kriminalitas saja justru hasilnya bisa menyesatkan karena ada faktor yang membuat komparasinya menjadi tidak valid.

Hal yang membuat komparasi tidak valid diantaranya adalah perbedaan standar hukum, pebedaan kemampuan penegakan hukum dan administrasi, serta mentalitas kejujuran aparatur negara.

Perbedaan Standar Hukum

Perbedaan standar hukum antara negara sekuler dengan negara agama bisa menjadi poin penting terhadap angka kriminalitas antar masing-masing negara. Negara-negara sekuler umumnya lebih tegas ketika berhadapan dengan kriminalisme yang menyangkut hak-hak dan jaminan keamanan tiap individu. Misalnya mengambil foto orang untuk dipublikasikan tanpa ijin bisa dianggap pelanggaran privasi, bersiul ketika ada wanita yang lewat bisa dianggap pelecehan seksual, memaksa istri melayani suami bisa dianggap pemerkosaan, dimana di negara agama hal-hal seperti itu kurang diperhatikan, bahkan bisa dianggap bukan pelanggaran.

Di Arab Saudi misalnya, yang sebagian besar hukumnya mengambil dari ajaran Islam, bahkan memiliki polisi syariah (mutawa), memerkosa pembantu saja tidak kena hukum apabila jumlah saksi yang melihat pemerkosaan itu kurang dari 3 orang, bahkan ada yang menganggap bahwa pembantu memang boleh disetubuhi karena dianggap sebagai budak. Ada juga di Pakistan, ketika ada suami yang menyiram istrinya dengan air panas orang tersebut tidak dihukum karena standar hukumnya suami memang boleh memperlakukan istri seperti itu.

Sebaliknya di negara yang nuansa agamanya masih kental, hal yang berkaitan dengan agama lah yang sensitif dan mendapat tindakan tegas, yang umumnya dilakukan karena tekanan masyarakat juga. Misalnya merobek kitab suci bisa dianggap penodaan agama, mendirikan kepercayaan baru bisa dianggap sesat dan melanggar hukum, dimana yang di negara sekuler itu bukan masalah karena agama tidak ikut campur dalam masalah keyakinan.

Perbedaan ini nampak jelas ketika kasus pembunuhan 3 jemaat Ahmadiyah yang pelakunya hanya dihukum 6 bulan penjara. Hukuman tersebut dianggap yang sangat rendah untuk ukuran negara yang menjunjung tinggi HAM. Di negara sekuler pembunuhnya akan dihukum paling tidak 5 tahun. Sebaliknya ketika ada kasus Alexander Aan yang mengumumkan bahwa dirinya ateis sambil mengkritisi agama (terutama Islam) dia mendapatkan hukuman sampai 3 tahun, dimana di negara sekuler itu tidak dianggap sebagai pelanggaran.

Perbedaan Kemampuan Penegakan Hukum

Yang dimaksud dengan kemampuan penegakan hukum adalah kemampuan aparatur negara dalam melakukan penyelidikan hingga penangkapan pelaku kejahatan. Faktor ini adalah faktor yang paling mempengaruhi kenapa angka kriminalitas di negara yang dianggap maju justru lebih tinggi.

Saya akan coba berikan sebuah ilustrasi, misalnya di Indonesia dan Australia sama-sama punya peraturan untuk melarang orang ngebut di atas kecepatan 100 km/jam di jalan biasa. Di Australia mereka melakukan pencatatan kecepatan motor dengan sensor sehingga hasilnya lebih akurat, selain itu di tiap persimpangan jalan sudah ada kamera yang dapat digunakan untuk melihat nomor polisi tiap kendaraan yang dapat digunakan sebagai bukti fisik.

Karena alatnya lebih lengkap maka di Australia lebih mudah menangkap pelaku pelanggaran. Bahkan pengalaman teman saya ada yang secara tidak sadar membawa kendaraan melebihi batas kecepatan besok paginya langsung ada surat tilang dan pemanggilan ke kantor polisi. Di kantor polisi dia diperlihatkan rekaman saat membawa kendaraan melebihi batas kecepatan sehingga tidak mampu mengelak.

Di Indonesia sekalipun standar ngebutnya sama tapi karena kekurangan fasilitas, maka terkadang polisi harus kejar-kejaran dengan pelaku, dan karena jumlah polisi terbatas maka yang mampu dikejar hanya satu pelaku saja dari sekian orang ngebut. Bagus jika ditangkap, jika tidak berhasil ditangkap maka polisi hanya bisa pasrah, bahkan terkadang sudah ditangkap pelaku bisa lolos karena tidak ada bukti fisik bahwa dia pernah ngebut.

Jadi jelas kenapa negara maju umumnya memiliki angka kriminalitas lebih tinggi dari negara berkembang karena perbedaan fasilitas membuat kemampuan penegakan hukum juga berbeda.

Memang tidak semua negara maju adalah negara sekuler, tapi umumnya negara sekuler memang memiliki tingkat perekonomian lebih baik dibandingkan negara agama. Negara non sekuler yang termasuk negara maju misalnya Kuwait dan Lebanon, sedangkan negara sekuler yang termasuk negara berkembang misalnya Turki dan India.

Pengelolaan Administrasi Yang Berbeda

Yang dimaksud administrasi disini mulai dari pencatatan, pengolahan data, hingga analisis data. Di negara berkembang, administrasi negara adalah sesuatu yang buruk. Ketika ada penjahat yang dicatat kadang catatannya dilempar begitu saja sehingga besoknya ketika dicari sudah tidak ada, alias hilang.

Kurangnya komputerisasi serta pengolahan data yang hanya menampilkan statistik deskriptif juga menjadi faktor kenapa administrasi dikerjakan asal-asalan.

Dalam pendataan, permasalahan dianggap lebih buruk ketika ada data yang lebih dibandingkan dengan data yang kurang. Data yang kurang bisa ditolerir dan dianggap hilang, tapi ketika ada data yang lebih maka harus dicari darimana sumber data itu, apakah ada data yang dobel atau memang keseluruhan data yang bermasalah. Karena itu ketika pengelolaan administrasinya buruk maka data output kejahatan yang didapat umumnya lebih sedikit daripada data awal.

Kejujuran dan Mentalitas Aparatur Pemerintah

Kejujuran aparatur pemerintah, mulai dari polisi hingga presiden juga menjadi pertimbangan. Ketika korupsi menjadi hal yang biasa di sebuah negara maka tindak kriminal pun akan sulit diproses serta dipublikasikan. Polisi yang mengetahui kejahatan bisa dengan mudah mengajak damai hanya dengan tawaran uang.

Mentalitas pemimpin juga patut kita kritisi. Beberapa orang mulai dari camat hingga presiden bangga ketika angka kriminalitasnya lebih sedikit dibandingkan saingannya. Mereka beranggapan bahwa angka kriminalitas yang sedikit menunjukan bahwa negara lebih aman sehingga data-data kejahatan pun dimanipulasi sedemikian rupa untuk membohongi masyarakat dan menarik simpati publik

Padahal sudah sangat jelas bahwa sebenarnya statistik yang tinggi justru menunjukan bahwa negara itu berhasil dalam melakukan penegakan hukum. Sama halnya dengan pemantauan jumlah pengidap HIV. LSM yang memantau HIV akan dianggap sukses jika mampu mendata banyak pengidap HIV, jika jumlah pengidap yang tercacat sedikit tapi angka kasus kematian akibat HIV banyak, itu artinya kinerja LSM masih buruk. Begitu juga dengan angka kriminalitas, jika angka kriminalitasnya rendah tapi kenyataan di lapangan masih kacau balau, artinya kinerja kepolisian dan pemerintah masih buruk.

Di link NationMaster juga sebenarnya hal tersebut sudah dijelaskan, dimana di catatan kakinya terdapat keterangan:

Keterangan mengenai data yang ditampilkan di situs NationMaster

Kesimpulan

Sangat sulit membandingkan mana negara yang lebih baik jika ditinjau dari kriminalitas karena adanya perbedaan standar hukum, serta kemampuan dan mentalitas aparatur penegak hukumnya.

Jika ingin mendapatkan perbandingan yang tepat maka harus ada survei dari lembaga independent yang memiliki standar penilaian kriminalitas tersendiri dimana mereka sendiri yang melakukan pencatatan dan pengolahan data dengan alat mereka.

Hal ini pernah dilakukan ketika ada LSM yang bernama Mesir Center for Woman ‘s Right melakukan survei terhadap banyaknya kasus pelecehan seksual disana. Dan dari hasilnya 83% perempuan disana pernah mendapatkan pelecehan seksual.

Angka yang tinggi ini tidak lain karena standar penilaian yang digunakan adalah standar pelecehan di Eropa, dimana disana mencolek pinggang perempuan saja sudah dianggap pelecehan seksual, dimana di Mesir hal itu dianggap biasa.

Hasil survei sebaliknya mungkin akan terjadi ketika ada yang menilai banyaknya kasus penodaan agama, dimana di negara sekuler angkanya bisa sangat tinggi sedangkan di negara agama angkanya akan sangat kecil ketika menggunakan standar penilaian yang sama.

Jika ditanya mana yang lebih baik, maka itu kembali tergantung pada selera masing-masing. Jika anda ingin aman dari pemerkosaan dan pembunuhan maka negara sekuler cenderung lebih baik, jika anda ingin keyakinan anda dihormati dan tidak dilecehkan maka negara agama cenderung lebih baik.

Intinya angka statistik NationMaster tidak bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menilai mana yang lebih baik.

Mungkin Anda juga menyukai